Pentingnya Tindakan Pembuktian dalam Sistem Hukum Indonesia

Tindakan pembuktian merupakan bagian yang sangat vital dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini karena pembuktian menjadi kunci utama dalam menentukan kebenaran suatu perkara hukum. Tanpa adanya bukti yang kuat, suatu kasus hukum bisa saja tidak dapat diputus dengan adil.

Dalam sistem hukum Indonesia, pentingnya tindakan pembuktian diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 184 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa “Pengadilan hanya mempergunakan alat bukti yang sah untuk meyakini kebenaran suatu perkara.”

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, tindakan pembuktian yang dilakukan haruslah dilakukan secara teliti dan akurat. Beliau juga menambahkan bahwa “Pembuktian yang lemah dapat mengakibatkan terjadinya keputusan yang tidak adil bagi para pihak yang terlibat dalam perkara hukum.”

Selain itu, pentingnya tindakan pembuktian juga ditekankan oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerapan Prinsip Pembuktian dalam Peradilan Pidana. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa “Pembuktian harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh didasarkan pada asumsi semata.”

Oleh karena itu, para penegak hukum di Indonesia harus memahami betapa pentingnya tindakan pembuktian dalam menyelesaikan suatu perkara hukum. Dengan melakukan tindakan pembuktian yang baik dan benar, diharapkan keadilan dapat ditegakkan dengan baik dalam sistem hukum Indonesia.